Analisis Implementasi Kerjasama Musyarakah dalam Produksi Batu Bata Merah di Desa Medasari, Rawa Jitu Selatan

Abstract

Industri produksi batu bata merah di Desa Medasari merupakan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat yang sangat bergantung pada keterampilan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Maraknya usaha pembuatan batu bata skala rumah tangga terutama didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak serta latar belakang pendidikan masyarakat yang terbatas. Pertumbuhan penduduk yang pesat semakin mempercepat alih fungsi lahan, di mana area pertanian semakin banyak berubah menjadi kawasan permukiman. Fenomena ini terlihat jelas di Desa Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, di mana peralihan dari sawah ke area perumahan telah mendorong munculnya aktivitas pengelolaan batu bata merah. Model kerja sama yang lazim diterapkan melibatkan kesepakatan antara pembuat batu bata dan pemilik lahan, biasanya berdasarkan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami pola dan tantangan dalam praktik kerja sama di industri batu bata lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kerja sama di Desa Medasari belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip musyarakah sebagaimana didefinisikan dalam hukum ekonomi Islam. Kesepakatan yang dilakukan secara lisan sering menimbulkan ambiguitas sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam perjanjian. Skema bagi hasil menetapkan 10% dari pendapatan penjualan untuk pemilik lahan, sementara pengelola menerima sisanya namun menanggung seluruh biaya produksi. Estimasi kerugian dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak, sehingga memunculkan ketidakkonsistenan lebih lanjut. Proses produksi batu bata sebenarnya lebih efisien ketika dikerjakan oleh lebih dari dua orang; namun hal ini tidak selalu dilakukan. Keuntungan dihitung setelah dikurangi biaya produksi, tetapi ketika muncul kendala operasional, pengelola kesulitan menutup biaya, sementara pemilik lahan merasa dirugikan karena penggunaan sumber daya yang berlebihan. Permasalahan yang tidak terselesaikan ini menunjukkan bahwa model musyarakah belum diterapkan secara efektif.